Morowali

Aliansi Buruh Dan Rakyat Bersatu, Lakukan Aksi Damai Di PT. IMIP Akan Di Hadiri 1.500 Orang

MOROWALI, Sigipos.com,- Tidak komitmennya terhadap Buruh, Sehingga Aliansi Buruh Dan Rakyat Bersatu yang bergabung dari beberapa Serikat Pekerja Di Morowali melakukan aksi damai pada Besok-red Rabu (5/8/2020)

Aksi damai akan diikuti sekitar 1.500 orang dan yang akan berlangsung di depan Kantor PT. IMIP Desa Fatofia Kecamantan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Dalam Peryataan sikapnya selaku Korlap Afdal menyampaikan, bahwa, Pandemi virus Covid 19 mengakibatkan dampak serius di sektor ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI kata Afdal, selama pandemi terjadi tercatat 1.792.108 juta buruh di Indonesia dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

” Dikawasan PT. IMIP sekitar ± 2000 orang buruh dirumahkan atau dalam status karantina (SK) akibat pandemi tersebut, dan belum mendapatkan kejelasan kapan akan bekerja kembali,”kata Afdal Selasa Malam (4/8/2020)

Sesuai Hasil Kesepakatan lebih lanjut dijelaakanya, dalam pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali pada tanggal 30 Juni 2020 menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu Pertama, Setiap tenaga kerja yang akan masuk kerja setelah cuti dan berasal dari luar daerah Morowali untuk menunjukkan hasil tes SWAB/PCR negatif kepada tim gugus tugas covid-19 kecamatan dan tim gugus tugas penanganan covid-19 di kawasan perusahaan pengguna tenaga kerja.

Kedua, Untuk tenaga kerja yang lebih dari 14 hari berada di kabupaten Morowali wajib menunjukkan surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah terdekat kepada Tim Gugus tugas covid-19 kecamatan dan tim gugus tugas penanganan covid-19 di kawasan perusahaan pengguna tenaga kerja.

Ketiga, Perusahaan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk karyawannya yang akan masuk bekerja pasca cuti dan memanggil tenaga kerjanya yang telah dirumahkan secara bertahap sesuai SOP yang berlaku di perusahaan.

Ke empat, Bagi tenaga kerja yang kembali pasca cuti adalah hanya tenaga kerja yang terdaftar dalam perusahaan yang beroperasi di kabupaten Morowali. Kelima, Memprioritaskan tenaga kerja yang sudah berada di daerah Morowali yang sudah lama kembali dari cutinya untuk masuk kerja. Dan Ke enam, Hasil kesepakatan hari ini akan ditindaklanjuti dengan surat edaran bupati.

Masih Kata korlap, Setelah pertemuan tersebut, Pada tanggal 7 Juli 2020, pihak PT. IMIP menindaklanjuti hasil pertemuan diatas dengan mengadakan sosialisasi Alur Keluar Masuk Kawasan bagi Karyawan yang dirumahkan, beberapa point dalam sosialisasi tersebut adalah Pertama, Proses pemanggilan karyawan yang dirumahkan akan di lakukan secara bertahap. Kedua pemanggilan karyawan akan dilakukan secara berurutan, di mulai dari yang sudah lama dirumahkan. Ketiga, Akan dilakukan pemanggilan sebanyak 120 orang perhari, dan akan dipanggil kembali 2 hari kedepannya sebanyak 120 orang lagi. Artinya bahwa, setiap 2 hari akan di lakukan pemanggilan karyawan sebanyak 120 orang. Keempat, Proses alur yang akan di lalui untuk bisa masuk bekerja akan di jelaskan lebih lanjut. Kelima, Proses keluar karyawan (cuti) akan dilakukan setelah semua karyawan yang dirumahkan sudah mulai masuk bekerja.kata korlap.

Ditambahkan korlap Afdal, Pada tanggal 3 Juli 2020 Bupati Morowali telah mengeluarkan Surat No 560/0713/TND/VII/2020 Perihal Pemanggilan Kembali Tenaga Kerja Pasca Cuti dan Dirumahkan. Berdasakan Surat Tersebut disampaikan Bahwa, Pertama, Pemanggilan kembali tenaga kerjayang akan masuk bekerja pasca cuti dan yang dirumahkan dengan berpedoman pada protocol penanganan Covid 19. Kedua, Hak Cutidapat diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerjanya dengan tetap berpedoman pada protocol kesehatan penanganan Covid 19.

Berdasarkan uraian situasi diatas, Harusnya saat ini sudah ada pemanggilan terhadap buruh yang dirumahkan. Kalau mengacu pada sosialisasi alur keluar masuk kawasan IMIP, 120 orang/hari dikali 17 hari sama dengan 2040 Orang dalam 34 Hari karena pemanggilan tiap dua hari sekali, artinya dari tanggal 10 Juli 2020 sampai tanggal 13 Agustus 2020 atau dengan jangka waktu 34 hari tenaga kerja yang dirumahkan sudah selesai dilakukan pemanggilan dan setidaknya sudah saat ini sekitar 200 Orang lebih yang sudah kembali bekerja karena telah selesai melakukan karantina mandiri Selama 14 Hari.

” Akan tetapi Pihak PT.IMIP sepertinya mengindahkan keputusan Bersama, bahkan Keputusannya sendiri karna sampai saat ini belum ada yang kembali bekerja. Jangankan kembali bekerja, pemanggilan saja masih bulum ada kejelasan. Disatu sisi Tenaga Kerja Asing Saat ini sudah bebas Keluar Masuk Kawasan IMIP,”jelasnya.

Harusnya kata Korlap Afdal, ada perlakukan yang sama terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan tenaga kerja asing dalam pengaturan keluar masuk kawasan. Setidaknya dalam Kebijakan saat ini, terdapat diskriminasi terhadap tenaga kerja Indonesia.

” Keterlambatan pemanggilan tersebut juga menjadi hambatan dalam penjadwalan buruh yang akan cuti selanjutnya yang merupakan Hak Bagi Karyawan,”sambungnya

Ditengah adanya pandemi Covid 19, pihak PT. IMIP Group juga mengeluarkan Peraturan Perusahaan yang perlu ditinjau Kembali karena merugikan buruh.

Beberapa Point dalam peraturan tersebut yang perlu ditinjau kembali seperti Pasal 15 Waktu kerja, didalam pasal tersebut system kerja shift tidak diuraikan secara rinci seperti apa mekanismenya, karena dalam pada kondisi saat ini ada beberapa departemen menerapkan system kerja 3 shift 3 Regu yang secara umum berdampak pada kesahatan karyawan, potensi kecelakaan lebih besar karena kurang istirahat, potensi gagal produksi lebih besar, dsb.kata korlap.

Jadi secara tidak langsung peraturan tersebut mengamini system kerja rodi yang dipraktekkan beberapa departemen dan perusahaan dikawasan IMIP.

Memang benar bahwa waktu kerja seperti itu, bisa menambah penghasilan buruh lewat banyaknya lemburan, tetapi hal itu tidak sebanding dengan dampak kesehatan yang akan dirasakan para buruh. Selain itu, waktu kita setiap hari akan habis digunakan untuk bekerja dan bekerja, alhasil, para buruh tidak sempat lagi untuk berkumpul bersama keluarga, mengembangkan dirinya, dsb.

Selain Departemen yang telah mempraktekkan sistem waktu kerja seperti itu, beberapa departemen lainnya juga akan menerapkan hal itu yang berdampak pada pemindahan tempat kerja buruh (mutasi) kebeberapa tempat yg disediakan oleh pihak perusahaan tanpa meminta tanggapan dari buruh apakah bersedia ditempat ditempat kerja yang baru itu. Terkadang tempat itu bukan merupakan bidang keahliannya.
Peraturan Perusahaan yang paling merugikan buruh kawasan IMIP yaitu Pasal 41.

” Denda dan ganti rugi terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran. Sebut saja denda mendapat Surat Teguran Sebesar Rp. 70.000, SP 1 dikenakan denda Rp. 150.000, SP 2 Rp. 350.000 dan SP 3 Rp. 500.000. Selain itu denda juga diberikan kepada buruh yang terlambat, Pihak perusahaan tidak mau tau alasan kenapa terlambat,”Katanya.

Harusnya sebelum mencantumkan aturan mengenai denda tersebut, pihak perusahaan perlu mengevaluasi pemenuhan fasilitas kesejahteran buruh seperti transportasi masuk dan pulang kerja, kalau masih minim armada, antrian masih panjang, sarana transportasinya tidak massal, akses transportasi umum seperti bis dibatasi sehingga beberapa departemen tidak mendapat akses tranportasi dalam kawasan, jangan mimpi untuk tidak akan ada buruh yang terlambat.

Jadi secara tidak langsung aturan itu dibuat untuk menambah beban penderitaan kaum buruh dikawasan imip. Selain itu sistem ganti rugi yang harus ditanggung buruh ketika terjadi kerusakan pada unit kenderaan milik perusahaan.

Seperti Unit Kenderaan Ringan dan truk 6 Roda ganti rugi sebesar 50% dari total nilai kerugian, Unit DT, Mobile Trailer, Loader, Exavator sebesar 40% dari nilai kerugian, Crane dan Mobil Crane sebesar 30% dari kerugian dan ganti rugi untuk kerugian non alat/unit kederaan adalah 50% dari kerugian.

Harusnya dengan adanya peraturan perusahaan itu, harus sejalan dengan Kenaikan Upah, artinya struktur komponen skala upah perlu dibahas kembali, karena hal itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi produksi saat ini yang begitu masif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUK Nomor 13 Tahun 2003.

Begitu banyak potongan upah yang harus dibayar saat pemberlakuan peraturan perusahaan tetapi mau dipotong dimana lagi ketika upah atau insentif yang kita dapatkan telah habis dipotong akibat aturan perusahaan yang lain.

Karena disamping peraturan perusahaan yang akan diterbitkan nantinya, dikawasan IMIP muncul peraturan-peraturan tambahan yang tidak jelas dari mana dasarnya. Sebut sj, peraturan potongan point dll bahkan ada peraturan yang dibuat-buat tanpa dimuat dalam kertas yang ditanda tangani oleh atasan atau pihak yang berwenang, hanya penyampaian di medsos atau lewat Juru bicara. Kata Korlap.

Lanjutnya, Sehingga menyebabkan terbitnya sanksi yang tdk jelas dari mana dasarnya dan jenis sanksinya bahkan tanpa investigasi terlebih dahulu sebelum diputuskan bersalah. Penilaian yang dilakukan hanya berdasarkan suka atau tidak suka.

Dengan melihat realitas diatas maka kami dari Aliansi Buruh dan Rakyat Bersatu menuntut. Pekerjakan kembali Buruh yang Dirumahkan. Berikan Hak Cuti Buruh. Stop Segala bentuk Diskriminasi antara TKA dan Tenaga kerja lokal. Tolak Peraturan Perusahaan yang akan Merugikan Buruh. Hentikan Mutasi Sepihak. Hapuskan Aturan-aturan Siluman. Hilangkan 3 Shift 3 Regu. Perbanyak Pintu Jalur Keluar-Masuk Karyawan untuk meminimalisir kemacetan dan kecelakaan. Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan penyesuaikan Tanggal SKS.

” Kami juga menyerukan Kepada seluruh buruh dan seluruh elemen rakyat diIndonesia seperti Petani, Mahasiswa, Kaum miskin Kota, dan Perempuan untuk menggagalkan Omnimbus Law,”tutupnya. (supriyono).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top