Jumat , 3 Desember 2021
Sidang prapradilan di Pengadilan Negeri Palu, Polda Sulteng menghadirkan Saksi Ahli Hukum Pidana, Prof. Dr. Said Karim, S.H, M.H, Senin (01/11/21). (hmspoldasulteng)

Tersangka Ronny Tanu Saputra Kembali Gugat Polda Sulteng

SHARE :
  •  
  •  
  •  
  •  

Prof. Dr. Said Karim : Sidang yang digelar pada hari Senin (01/11/21) di Pengadilan Negeri Palu, tidak berdasarkan hukum.

PALU, Sigipos.com- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali digugat di Pengadilan Negeri Palu atas penetapan tersangka kasus proyek pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) yang dilakukan oleh PT. Multi Global Konstrindo, atas nama tersangka Ronny Tanu Saputra.

Praperadilan tersebut merupakan yang kedua kalinya semenjak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengirimkan surat pemberitahuan ke Polda Sulteng.

Sebelumnya, berdasarkan surat dengan nomor B-57/P.2.5/Fd.1/03/2021, tanggal 19 Maret 2021 menyatakan, hasil penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morut tahap I yang dilaksanakan PT. Multi Global Konstrindo atas nama Ronny Tanu Saputra, selaku tersangka dinyatakan sudah lengkap.

Hakim tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) kelas IA /PHI/Tipikor Palu/Zaufi Amri, menolak permohonan pemohon Praperadilan Nomor :7 Pid.Pra/2021/PN Palu yang diajukan Ronny Tanu Saputra (Pemohon) dengan termohon Kapolri Cq Kapolda Sulteng, tanggal 20 Mei 2021, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto, S.IK menuturkan, atas putusan penolakan hakim tersebut, status Ronny Tanusaputra sebagai tersangka dianggap sah dan Polda Sulteng kemudian menetapkan Ronny Tanusaputra sebagai tersangka atas dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Morut.

Bahkan, lanjut Kabid Humas mengungkapkan, upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka Ronny Tanusaputra masih berlanjut dengan didaftarkannya gugatan praperadilan kedua dengan Nomor: 13 Pid.Pra/2021/PN Palu, yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Palu.

“Sebagai termohon, dalam sidang prapradilan di Pengadilan Negeri Palu, Polda Sulteng menghadirkan Saksi Ahli Hukum Pidana, Prof. Dr. Said Karim, S.H, M.H,” ungkapnya.

Sementara itu, saksi ahli hukum pidana, Prof. Dr. Said Karim, S.H, M.H menegaskan, sidang yang digelar pada hari Senin (01/11/21) di Pengadilan Negeri Palu, tidak berdasarkan hukum.

“Sidang hari ini digelar tidak berdasarkan hukum, karena yang saya pahami bahwa subjek objek dalam pemeriksaan pemohon pada praperadilan kedua ini sudah pernah diajukan pada praperadilan pertama,” ucap saksi ahli hukum pidana, saat ditemui di Pengadilan Negeri Palu.

Prof. Dr. Said Karim selaku saksi ahli hukum pidana menjelaskan bahwa yang harus diketahui, putusan pengadilan memiliki fungsi asas kepastian hukum.

“Jika ada putusan pengadilan, kemudian kembali dipersidangkan dengan subjek objek yang sama, berarti telah melanggar asas kepastian hukum,” tegasnya. (sigipos.com/tbn)

About REDAKSI

Check Also

Dua Pati dan Empat Kapolres Polda Sulteng Dimutasi

SHARE :    PALU, Sigipos.com- Dalam rangka penyegaran organisasi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *