Jumat , 27 Mei 2022
Foto : Istimewa

Bupati dan Wabub Poso Dikabarkan Pecah Kongsi

SHARE :
  •  
  •  
  •  
  •  

POSO, Sigipos.com- Saat ini, masyarakat Kabupaten Poso, resah. Sebab, saat ini tersiar khabar tak sedap yang mengabarkan, jika Bupati Verna GM. Inkiriwang yang berpasangan dengan Wakil Bupati, M. Yasin Mangun, tak lagi mesra. Mereka berdiri dipinggir jurang perpisahan.

Adanya keretakan dalam kongsi atau koalisi pada pasangan Bupati dan Wakil Bupati di sejumlah daerah di NKRI, memang lumrah terjadi dan itu adalah merupakan hal yang biasa. Namun jika ditelisik kabar keretakan pasangan pimpinan daerah, tentu akan sangat berimbas pada pelayanan kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan di kabupaten Bumi Sintuwu Maroso. Apalagi daerah ini masih terus berperang untuk menghindar dari serangan pandemi virus Corona dan masih bertengger pada level 3.

Informasi retaknya hubungan antara pasangan Verna-Yasin ini memang sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya. Namun klimaksnya baru beberapa hari yang lalu, saat Wakil Bupati Poso melalui akun FBnya memposting tulisan yang sangat membuat masyarakat tertegun dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi antar dua pucuk pimpinan Kabupaten Poso itu ? Sehingga ada bahasa seperti itu dari seorang Wakil Bupati ?

Wabub Poso, Yasin Mangun dalam postingannya beberapa hari lalu menuliskan “Jika BERSAMA tidak lagi bermakna, maka BERPISAH adalah jawabannya. Kekesalan Yasin itu juga dilanjutkan dengan kata-kata, tetap menjaga tatanan yang telah dan akan dibangun dalam aspek hidup dan kehidupan di masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Poso menjadi dari keharusan, sehingga tanggungjawab untuk mengayomi, melindungi dan mensejahterakan masyarakat tetap hidup, tumbuh dan berkembang serta terjaga.

Ada yakin dan percaya masyarakat minta sudah lebih terbuka, kritis, cerdas dan rasional dalam melihat setiap fenomena sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan pemerintahan.

Diakhir curhatannya, Wabub Yasin mengunci dengan, biarlah Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang memperlihatkan kuasa-Nya untuk kita semua, dan biarlah masyarakat yang akan menjadi pengadilan tertinggi dalam satu putusan hak asasi politiknya.

Sehubungan dengan hal itu, Moh. Yasin Mangun dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/03/22) di ruang kerjanya mengakui, jika postingan di akun FB-nya benar dan memang itu asli tulisannya.

“Iya benar, itu murni tulisan saya harus putuskan setelah melaksanakan salat Tahajud dan salat subuh. Saya mohon petunjuk kepada Allah tentang suatu keputusan besar terhadap saya. Sebab saat mau turun ke Poso untuk berkomitmen berpasangan, saya lakukan melalui salad Tahajud,” tutur Yasin.

Namun mantan Ketua KPUD Poso itu menolak mengungkapkan sebab musabab terjadinya pecah kongsi antara Verna-Yasin yang baru memimpin Poso setahun itu.

“Untuk sebabnya biarlah untuk saya sendiri, yang penting setelah keputusan itu saya tetap berkomitmen akan melaksanakan tugas pokok, fungsi serta kewenangan dan memberikan pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Poso sampai akhirnya. Buktinya hari ini saya berkantor dengan baik,” ujarnya.

Yasin menambahkan, jika keputusan, untuk tidak bersama lagi adalah sesuatu yang tidak akan merusak tatanan yang telah dibangun dan akan dibangun nanti. Intinya, pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan.

“Putusan itu tidak akan mengganggu program dan visi misi yang selama ini dilaksanakan. Soal mengapa diambil putusan ini, saya rasa tidak perlu dibicarakan lagi. Sebab setahun hubungan kebersamaan adalah waktu yang cukup untuk menjadi alasan dalam mengabil keputusan itu. Intinya tidak merugikan kepentingan masyarakat,” tegas Yasin.

Dari sejumlah sumber mengatakan, jika keretakan hubungan pasangan Verna-Yasin diduga adanya monopoli paket pekerjaan dari salah satunya.

“Kemungkinan pecah kongsi mereka akibat sebagian besar proyek pengadaan barang dan jasa Pemda Poso diduga diintervensi oleh pihak lain yang notabene suami dari Bupati Poso,” jelas sumber.

Soal proyek yang diduga diatur oleh pihak lain adalah pengadaan barang dan jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 di Dinas P dan K Poso, pengadaan alat anastesi di ruang bedah RSUD Poso tahun anggaran 2021 Rp 3 Miliar dari sumber dana (DAK). Pengadaan alat Rapid Test Antigen di Dinkes tahun anggaran 2021 sumber dana DAK Rp 4 M dan diduga masih banyak diantaranya.

Sejumlah Kepala Dinas ketika ditanyakan terkait informasi ini mengaku, jika tudingan ini tidak benar.

“Tidak benar jika bupati atau suaminya mengatur proyek di Poso, ” sebut salah satu Kadis, Senin (14/03/22) kepada Pos Palu.

Sampai berita ini dikirim ke redaksi, Bupati Poso saat ditanyakan soal hal ini melalui nomor Watsappnya, ternyata belum merespon. (sp/pp/deddy)

About REDAKSI

Check Also

Kajati Sulteng Buka Pra Musrembang 2022

SHARE :    PALU – Kajati Sulteng Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH telah membuka Rapat Pra Musyawarah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *