PALU,- Gubernur H. Rusdy Mastura membuka Rakor Gubernur dan Bupati Walikota se Sulteng pada Selasa (24/1) di ruang polibu.
Rakor dihadiri bupati walikota dan Pj Bupati bersama kepala Bappeda kabupaten/kota dan stakeholder bidang perencanaan dan pembangunan.
Tema rakor kata Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Christina Shandra Tobondo, MT ialah Orkestra Kolaboratif Pembangunan Melalui Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.
“Agar (pembangunan) dapat berjalan terpadu dan seirama yang dipimpin satu komando oleh Bapak Gubernur H. Rusdy Mastura,” kata Kepala Bappeda menyampaikan tujuan rakor yang dilaksanakan pada awal tahun 2023.
Dalam acara turut dilaksanakan penandatanganan MoU kerjasama dengan Universitas Tadulako dalam rangka KKN tematik pengentasan kemiskinan di dua kabupaten yakni Sigi dan Donggala.
Lalu penyerahan 2 unit bus sekolah kepada SMK pariwisata yang ada di Tolitoli dan Buol.
Disusul penyerahan penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dari BPKP Perwakilan Sulteng kepada Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Poso.
Gubernur dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berbagai capaian positif yang direngkuh sepanjang tahun 2022.
Diantaranya Pendapatan Asli Daerah yang melejit dari 900 miliar menjadi 1,7 Triliun.
Begitu juga dengan realisasi investasi Sulteng yang tertinggi ke-2 secara nasional mencapai 76 Triliun.
Capaian-capaian tersebut sangat berdampak bagi peningkatan APBD Sulteng yang kini mendekati 5 Triliun.
“(PAD) 1,7 Triliun sudah legacy tapi harapan Saya (semoga) 3 Triliun supaya Kita bisa membantu kabupaten kota,” ujar gubernur dengan semangat.
Sejalan dengan itu maka gubernur mengambil kebijakan bahwa setiap investasi yang masuk ke Sulteng, wajib 6% dari keuntungan diberikan ke kabupaten dan 4 % ke provinsi.
Ide visioner mengembangkan pariwisata sebagai prioritas juga ikut dikemukakan ke forum.
Menurut gubernur yang melewatkan malam pergantian tahun di Samarinda (Kalimantan Timur) belum lama ini bahwa tidak banyak tempat wisata yang tersedia untuk masyarakat.
Sementara jarak tempuh ke Sulteng yang hanya 30 menit lewat penyebrangan laut bisa dijadikan keuntungan untuk memasarkan obyek-obyek wisata potensial Sulteng sebagai penyangga pariwisata IKN.
“Saya sengaja tahun baru di sana (Kalimantan Timur) dan sangat padat karena tidak banyak tempat wisatanya jadi (penduduk) tidak tersebar,” urainya.
Terlebih dengan rencana menjadikan Sunset City di Kabupaten Donggala sebagai kawasan wisata kelas dunia maka bupati/walikota didorongnya membidik peluang-peluang prospektif di wilayahnya.
Di bagian lain, Gubernur meminta supaya bupati walikota terus berkoordinasi dan bersinergi mengendalikan inflasi diantaranya rutin melakukan operasi pasar.
Serta mendorong terwujudnya kabupaten kota peduli HAM.
Sebagai informasi untuk saat ini Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan berpredikat kurang peduli HAM.
Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi dan Morowali Utara berpredikat mulai peduli HAM.
Untuk Poso, Tojo Unauna dan Donggala berpredikat cukup peduli HAM.
Sedangkan kabupaten kota peduli HAM baru diraih Kota Palu, Kabupaten Morowali, Banggai dan Buol.
“Kalau sudah 7 (kabupaten kota peduli HAM) baru Saya terima penghargaan provinsi peduli HAM,” tandasnya agar syaratnya bisa lekas dipenuhi.
*(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)*
