Palu – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mendorong Pemerintah Kabupaten Sigi untuk segera memberikan perhatian terhadap nasib warga eks lokasi likuefaksi, khususnya di Desa Sibalaya dan Desa Jono, yang masih kesulitan mengelola lahan pascabencana.
Hal ini disampaikan Longki saat menghadiri pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulteng di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025).
Dalam forum tersebut, Longki mengungkapkan hasil serapannya selama masa reses di Sigi. Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah permintaan bantuan untuk pengelolaan kembali lahan seluas 75 hektare yang terdampak likuefaksi. Lahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk menanam jagung, kacang tanah, dan komoditas pangan lainnya.
“Masyarakat hanya meminta hal sederhana. Mereka tidak menuntut sesuatu yang mewah. Mereka hanya ingin kembali bertani dan menghidupi keluarganya,” kata Longki. “Tapi lahan masih berantakan. Dibutuhkan alat berat seperti loader untuk meratakannya agar bisa digarap kembali,” lanjutnya.
Permintaan serupa juga datang dari warga Desa Jono Oge. Di desa ini, terdapat lahan seluas 200 hektare yang juga belum bisa dimanfaatkan akibat belum dirapikan sejak dilanda bencana likuefaksi pada 2018 lalu.
Longki pun secara langsung menyampaikan permintaan masyarakat ini kepada Bupati Sigi dalam forum resmi tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuka kembali akses kehidupan warga yang sudah lebih dari enam tahun terdampak bencana.
“Saya berharap Pemkab Sigi bisa segera mengambil langkah. Ini soal kehidupan ribuan warga yang terus berjuang bangkit sejak 2018. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri,” tandas Longki.
Warga eks likuefaksi berharap pemerintah bisa segera turun tangan dengan menyediakan alat berat dan bantuan teknis, agar lahan yang sempat ditinggalkan itu bisa kembali menjadi sumber penghidupan. ***
